31
Jul
08

Pengemis Perempuan dan Matinya Negara….

Hari ini (31/7), seperti biasa saya berangkat kerja dengan menggunakan busway. Tidak seperti biasanya saat menuju di halte Busway BKN-Cawang, saya melihat seorang pengemis perempuan dan anaknya, kira-kira usianya 3-4 tahun,¬† sedang tidur di jembatan penyebrangan. Anak sekecil itu yang harusnya tidur di tempat yang layak namun sekarang justru tidur beralsakan koran di jembatan penyebrangan…

Melihat kejadian itu, saya lantas bertanya, dimana negara? Bukankah fakir miskin dan anak terlantar harusnya dipelihara negara? Apakah negara sudah mati? mereka benar-benar dihinakan….

Ternyata negara masih ada kok, lihat saja negara yang dipimpin oleh presiden hasil pemilu langsung 2004 ini dengan berbesar hati mengucurkan miliaran rupiah untuk mengambilalih tanggungjawab Lapindo yang telah menenggelamkan kawasan porong dengan lumpur panasnya lho…ini bukti bahwa negara masih ada, tapi ya itu tadi keberadaan negara hanya untuk orang-orang kaya seperti pemilik Lapindo itu.

Nah, kalau keberadaan negara hanya untuk orang kaya mengapa pula para elite politik dalam setiap kampanye pemilu selalu mengumbar janji bahwa bila nanti terpilih akan mengentaskan sebagian besar warga dari jurang kemiskinan? Mengapa setelah menjabat mereka meninggalkan orang-orang miskin?

Ah,…memang mereka semua pembohong…lantas, apakah kita akan memilih para pembohong itu menjadi wakil kita bahkan presiden kita pada pemilu 2009? Rasanya tidak, cukup sudah kita diludahi dari atas kereta kencana oleh para pangeran¬† hasil pemilu setiap lima tahun itu… GOLPUT bukan sekedar pilihan namun sebuah perlawanan..

Kesadaran adalah Matahari….

29
Jul
08

Ini Dia Anggota DPR yang Kecipratan Uang Suap BI

Berikut ini adalah nama-nama anggota DPR yang kecipratan dana Bank Indonesia (BI) yang disebut Hamka Yandhu sebagai uang untuk diseminasi pemilu dan sosialisasi UU BI.

Dari Fraksi Golkar: Hafid Alwi, TN Nurlid, Baharuddin Aritonang. Antoni Zeidra Abidin, Ahmad Hafid Zawawi, Asep Sujana, Bobi Suhadirman, Aji Ashar Muklis, Abdullah Zaini, Ryan Salampessy, Hamka Yandhu, Henky Baramuli, Reza Kemarala, Paskah Suzetta. Semuanya menerima Rp 250 juta, kecuali Paskah dan Hamka. Hamka mendapat Rp 500 juta dan Paskah Rp 1 miliar.

Dari Fraksi PDIP: Max Max Moein, Poltak Sitorus, M Alberson, M Sihaloho, Sukowaluyo, Candra Wijaya, Zulvan Lindan, Angelina Fathian, William Tutuarima, sukono, Mahtus corness, Dodi Murod, Sutanto Pranoto, Donny Prasetyo. Mereka menerima Rp 250 juta kecuali Dodi Murod Rp 300 juta.

Dari Fraksi PPP: Daniel Tanjung, Sofyan Usman, Endiem AG Safihara, Uray Faisal Hamid, Habil Marasi. Daniel Tanjung paling tinggi Rp 500 juta.

Dari Fraksi PKB: Amrul Al Mutaksin, Ali As’ad, Arif Pasari Siagian, Arif Muchtar Wijaya, Amrul Usni. Amrul Al Mutaksin tertinggi Rp 500 juta.

Dari Fraksi Reformasi: Rizal Djalil, Askar Jaya, TB Sumanjaya, Datud Rangkoyo, Al Munawwar Saleh.

Dari Fraksi TNI/Polri: Mayjen Darsud Yusuf, R Sulistyadi, Suyitno, Ucu Juheri,

Dari Fraksi KKI Hafid Mapas dan FX Soemitro.

Dari Fraksi PBB MS Kaban Rp 300 juta.

Dari Fraksi PDU Abdullah Al Wahdi Rp 300 juta

sumber:

http://www.detiknews.com/read/2008/07/28/140638/979069/10/paskah-suzetta-dan-kaban-disebut-nikmati-aliran-dana-bi-ke-dpr

29
Jul
08

Pemilu itu Menghina Rakyat Miskin!

Di saat orang miskin kesulitan makan, eh..para elite politik menghabiskan miliaran bahkan trilyunan rupiah untuk membiayai iklan kampanye Pilkada dan Pemilu..capek deh…

Tim pemenangan “Karsa” (pasangan Soekarwo dan Saifullah Yusuf), melalui sebuah media mengakui biaya politik yang sudah dibelanjakan bisa lebih dari Rp 1,3 triliun. Bisa-bisa total dana yang dibelanjakan lima pasangan calon plus KPUD Jatim mencapai Rp 5 triliun.

Sementara pada Pemilu 2004, pasangan Wiranto-Salahudin Wahid melaporkan pengeluarannya Rp 86 miliar, Megawati Soekanoputri-Hasyim Muzadi Rp 84 miliar, SBY/JK Rp 74 miliar, Amien Rais-Siswono Yudo Husodo Rp 16 miliar, serta pasangan Hamzah Haz-Agum Gumelar Rp 16 miliar.

Sumber: http://www.suarapembaruan.com/

Bandingkan dengan pendapatan orang miskin di Indonesia……..


Indonesia menggunakan tolok ukur kemiskinan dengan Upah Minimum Regional (UMR). Bulan Juli 2000 UMR di Jakarta naik dari Rp. 286.000,- menjadi Rp. 344.287,- per Kepala Keluarga per bulan atau Rp. 2.650,-per kapita per hari (l KK= 4,3 jiwa).
Sumber: http://www.pu.go.id/

28
Jul
08

Potret Kelakuan Anggota DPR (1)

Alih-alih memperjuangkan rakyat, mereka justru sibuk memuaskan nafsunya. Inilah sekilas potret anggota DPR hasil pemilu 2004 atau politisi partai politik:

1) Mantan Ketua Bidang Kerohanian DPP Golkar Yahya Zaini diperiksa penyidik Kepolisian Daerah Metro Jaya hari ini. Dia dimintai keterangan kasus video porno dengan Maria Eva dan kasus aborsi penyanyi dangdut itu.

(sumber: http://www.tempointeraktif.com/hg/jakarta/2006/12/18/brk,20061218-89674,id.html)

2) Kebobrokan wakil rakyat semakin terkuak dalam sidang kasus korupsi dengan terdakwa mantan Sekretaris Daerah Bintan, Kepulauan Riau, Azirwan. Dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (28/7), Bupati Bintan Ansar Ahmad yang menjadi saksi mengaku sempat bertemu dengan Ketua Komisi IV DPR Yusuf Emir Faisal dan Wakil Ketua Hilman Indra di Hotel Sultan, Jakarta.

Ansar Ahmad menjelaskan, Yusuf minta uang 700 ribu dolar Singapura untuk memuluskan keputusan DPR soal alih fungsi hutan lindung di Bintan. Azirwan sempat menawar 500 ribu dolar. Kesepakatan haram itu akhirnya batal karena Pemerintah Kabupaten Bintan tak mempunyai anggaran.

(sumber:http://www.liputan6.com/hukrim/?id=162925)


3)  Wakil Rakyat dan Seks, Bukan Cerita Kosong

Liputan6.com, Jakarta: Satu persatu skandal seks anggota DPR terkuak. Penelusuran SCTV menemukan jika bagi sebagian wakil rakyat, pasokan perempuan untuk memuluskan negosiasi atau sekadar bersenang-senang menghamburkan uang bukanlah cerita kosong.

Sebut saja wanita bernama Mawar, bukan nama sebenarnya. Pekerjaan tetapnya adalah eksekutif sebuah perusahaan. Namun dia memiliki kerja sampingan, mencarikan pengusaha dan anggota DPR perempuan teman kencan. “Kadang-kadang ada juga menemani mengobrol, ngopi-ngopi untuk dia sendiri. Bukan cuma satu atau dua perempuan, tapi bisa empat,” kata Mawar.

Padahal biaya senang-senang ini tidaklah murah. Untuk teman mengobrol paling tidak uang Rp 1-2 juta harus dirogoh. Kalau mau berlanjut ke tempat tidur biayanya tak kurang dari Rp 5-10 juta. Jika sudah begini siapa yang harus bertanggung jawab atas persoalan moralitas anggota dewan yang terhormat itu?(YNI/Tim Liputan 6 SCTV)

(Sumber: http://www.liputan6.com/sosbud/?id=162850)

28
Jul
08

Masihkah Kita Punya Pilihan dalam Pemilu 2009??

A. Kasus Korupsi

1. Sekitar 40-an anggota DPR RI periode 2004 – 2009 diduga terlibat korupsi. Sebagian besar berasal dari PDI Perjuangan (15 orang), Partai Golkar (10 orang) dan Partai Persatuan Pembangunan (8 orang). Sisanya dari Partai Demokrat (3 orang), Partai Amanat nasional (3 orang) dan Partai Keadilan Sejahtera (1 orang). Sumber: http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2005/02/24/brk,20050224-53,id.html

2. Dengan tertangkapnya Bulyan Royan, maka hingga saat ini sudah dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang ditangkap tangan terkait kasus dugaan suap. Bulyan Royan tertangkap tangan di Plaza Senayan, Senin (30/6), dalam kasus dugaan penyimpangan penggunaan anggaran dari Departemen Perhubungan. Sumber:http://www.kompas.com/read/xml/2008/07/01/06170344/bulyan.menambah.daftar.kasus.korupsi.anggota.dpr

3. Sebanyak 43 anggota DPRD Sumatera Barat yang telah divonis bersalah korupsi belum dieksekusi meski kasasi mereka telah ditolak Mahkamah Agung.

sumber: http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2005/09/27/brk,20050927-67166,id.html


B. Kasus Korupsi dan Kejahatan Lingkungan

1. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menduga, anggota DPR, Al Amin Nur Nasution, di hotel Ritz Carlton, Jakarta Selatan, Rabu (9/4) dinihari, terkait penyuapan alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau.

Sumber: http://www.antara.co.id/arc/2008/4/9/penangkapan-anggota-dpr-terkait-suap-alih-fungsi-hutan-lindung/

2. Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat (27/6), memintai keterangan dari anggota Komisi IV DPR Fraksi Partai Demokrat, Sarjan Tahir, dan anggota Komisi IV DPR Fraksi Kebangkitan Bangsa, Yusuf Emir Faisal, dalam proses penyidikan kasus dugaan korupsi alih fungsi hutan di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau.

Sumber: http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/06/28/00255776/sarjan.tahir.dan.yusuf.faisal.diperiksa.kpk.untuk.al.amin